Program transmigrasi Indonesia saat ini tengah difokuskan pada pembangunan ekosistem yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dipindahkan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa tujuan transmigrasi bukan hanya memindahkan orang dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahwa mereka mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Kamis kemarin.
Tantangan dalam program transmigrasi tidak hanya berkaitan dengan persepsi masyarakat, tetapi juga ketidakpastian mengenai kehidupan para transmigran setelah menetap di kawasan baru. Oleh karena itu, solusi transmigrasi bukan hanya berhenti pada aspek lahan dan rumah, namun juga meliputi pembangunan ekosistem yang mendukung kehidupan yang layak bagi para transmigran. Ekosistem ini mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, pertemuan, pasar, dan infrastruktur penunjang lainnya.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan setiap transmigran memiliki pekerjaan, pendapatan rutin, dan akses pada peluang industrialisasi serta hilirisasi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kawasan transmigrasi. Strategi pembangunan transmigrasi lebih menekankan pada penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik minat masyarakat untuk pindah secara sukarela maupun alamiah.
Dengan pendekatan ini, diharapkan kawasan transmigrasi dapat menjadi magnet ekonomi baru yang efektif tanpa memberatkan anggaran negara secara berlebihan. Program transmigrasi tahun 2025 akan lebih fokus pada penempatan transmigrasi lokal, dengan persentase pendatang hanya mencakup enam persen. Penempatan transmigrasi dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, transmigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dipindahkan serta pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi.
