Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk melakukan pertemuan dengan mereka besok. Meskipun belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, namun DPR telah memberikan jaminan kepada para mahasiswa bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi. Tujuan dari pertemuan besok adalah untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus antara pimpinan fraksi DPR.
Selain itu, DPR juga telah mengeluarkan surat kepada Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, DPR menjelaskan bahwa harus dihindari tumpang tindih dengan undang-undang lain, termasuk revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi KUHAP selesai.
Untuk reformasi komprehensif di DPR, Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin upaya untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai landasan evaluasi untuk masa depan yang lebih baik. Itulah beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan antara pimpinan DPR dan mahasiswa, di mana DPR berusaha untuk memperbaiki dan memperkuat lembaga legislatif demi kepentingan bersama.
Insights from Student Group Meeting with Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad
