Ruang pertanian, sebagai penyedia pangan, harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lahan subur yang dimiliki bangsa ini merupakan investasi untuk generasi mendatang. Memang, alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian telah terjadi sejak lama. Banyak lahan sawah produktif yang berubah menjadi kawasan perkantoran atau industri. Bahkan, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman. Oleh karena itu, Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian dengan mengeluarkan regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang diminati untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, luas sawah berkurang dan produksi beras menurun. Hal ini mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah menggalakkan program pencetakan sawah di banyak daerah. Namun, program ini membutuhkan perencanaan yang matang terutama terkait sumber air irigasinya. Pengalaman menunjukkan bahwa program pencetakan sawah di Jawa Barat selatan banyak yang kurang berhasil karena keterbatasan sumber air.
Perlindungan ruang pertanian juga ditentukan oleh kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam revisi RTRW, setiap daerah diharuskan menambah ruang pertanian sebagai langkah untuk mengembangkan pertanian. Namun, banyak daerah justru menambah ruang untuk pembangunan fisik lainnya daripada pertanian.
Perlindungan ruang pertanian menjadi semakin penting terutama dengan adanya krisis pangan dunia. Jika hal ini terjadi, banyak negara produsen beras yang akan mengurangi ekspor, sehingga bangsa Indonesia harus menggenjot produksi berasnya. Oleh karena itu, perlindungan ruang pertanian, khususnya lahan sawah, harus dipegang oleh seluruh elemen dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.
*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.
COPYRIGHT © ANTARA 2023
