Parlemen Amerika Serikat telah menyetujui usulan undang-undang yang bertujuan untuk melarang aplikasi media sosial TikTok secara nasional di semua perangkat elektronik. Jika disahkan, undang-undang ini akan melarang TikTok dari toko aplikasi di pasar AS, kecuali jika platform tersebut dipisahkan dari perusahaan induknya di Cina, ByteDance.
Dilaporkan oleh BBC (14/3), usulan undang-undang memberikan waktu 165 hari kepada ByteDance untuk menjual TikTok. Jika tidak ada penjualan dalam batas waktu tersebut, TikTok akan dinyatakan ilegal bagi operator toko aplikasi seperti Apple dan Google. Langkah ini dianggap sebagai langkah agresif terhadap TikTok, terutama setelah CEO ByteDance, Shou Chew, menyatakan bahwa aplikasi tersebut tidak mengancam warga AS.
Anggota Parlemen dari berbagai partai, termasuk Anggota Republik Washington Cathy McMorris Rodgers, Anggota Republik Wisconsin Mike Gallagher, Anggota Demokrat Illinois Raja Krishnamoorthi, dan Ketua Dewan Mike Johnson, mendukung usulan undang-undang tersebut. Mereka menyatakan bahwa tujuan dari langkah ini adalah melindungi warga Amerika dari potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh aplikasi yang dikontrol oleh pihak asing.
Namun, TikTok telah memberikan perlawanan terhadap usulan undang-undang tersebut dengan mencoba menggalang dukungan dari basis pengguna mereka. Ada pengguna TikTok yang muncul dengan pesan pop-up di aplikasi yang menegaskan bahwa usulan undang-undang ini dapat merampas hak konstitusional warga AS untuk bersuara secara bebas. Mereka juga menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap bisnis, mata pencaharian, dan kreativitas seniman akibat pelarangan TikTok.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul mengenai potensi penyadapan oleh pemerintah Cina meskipun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Cina memiliki akses terhadap data pengguna TikTok di AS. Langkah ini sejalan dengan upaya sebelumnya oleh pemerintahan Trump untuk melarang TikTok, yang akhirnya terhenti karena tantangan hukum.
Walaupun TikTok telah memindahkan data pengguna AS ke server yang berlokasi di AS dan dikendalikan oleh Oracle, pembicaraan terus berlanjut antara TikTok dan pemerintah AS mengenai cara melindungi data pribadi warga AS.
