Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini adalah usulan baru. Nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Asep mengatakan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di Pangandaran, tetapi juga di tempat lain. Beberapa kebijakan pemerintah pusat turut berperan dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” ujarnya pada Kamis (28/3/2024).
Jika pinjaman tidak disetujui, Asep mengungkapkan bahwa akan ada langkah-langkah selanjutnya.
“Opsinya adalah untuk melaksanakan RAPBD setelah dijamin APBD memiliki nomor register. Ada hubungan antara RAPB dan APBD yang perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” katanya.
Asep menjelaskan bahwa jika APBD tidak diberikan nomor register, maka tidak dapat diagendakan, sehingga keputusan DPRD oleh bank belum final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, akan dilakukan evaluasi. DPRD tidak dapat memberikan detail karena bukanlah pelaksana,” tambah Asep.
