Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), berpendapat bahwa MK seharusnya memutuskan PSU jika dalil-dalil PPP terbukti benar mengenai selisih suara yang ditetapkan oleh KPU di beberapa daerah yang disengketakan. Menurut Dedi, hal ini adalah pelanggaran Pemilu yang memerlukan pemilihan ulang, bukan hanya pengembalian suara seperti klaim PPP. Dedi juga menilai bahwa menerima gugatan PPP tanpa adanya PSU bisa menciptakan stigma bahwa MK tidak benar dalam menegakkan hukum dan konstitusi, sehingga nuansa politis di tubuh MK akan semakin kuat.
Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/05/18/620900/nuansa-politis-menguat-di-mk-jika-ppp-diloloskan-tanpa-psu
