Etika Jadi Salah Satu Momok bagi Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono: Transparansi Itu Penting
Pansel KPK Selesaikan Wawancara Capim
Etika: Momok Utama Pimpinan KPK
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama bagi pimpinan KPK. Pemberhentian Ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023, menjadi salah satu masalah etika yang mencolok di lembaga antirasuah ini. Pertanyaan mengenai integritas para capim pun menjadi hal yang sangat krusial.
Selain masalah etika, KPK juga dihadapkan pada tantangan kinerja. Transparency International memberikan skor 34, menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa performa Indonesia dalam pemberantasan korupsi, di mana KPK berperan sebagai motor utama, masih belum optimal.
Operasi Tangkap Tangan: Efektivitas dan Kritik
Meskipun publik sering disuguhi dengan berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT), para peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada, Oktavianto dan Abheseka, menilai bahwa OTT hanya efektif dalam meringkus koruptor namun kurang berkontribusi dalam penanganan korupsi secara menyeluruh.
Kritik juga datang dari Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang menilai OTT sebagai tindakan yang “kampungan” dalam acara peluncuran Simbara pada Juli 2024.
Pandangan Capim KPK dan Strategi Pemberantasan Korupsi
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK, yang akan segera disampaikan kepada Presiden, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, dalam wawancaranya menegaskan pentingnya transparansi di KPK. Ia menyatakan bahwa penilaian negatif terhadap KPK yang beredar saat ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya transparansi di lembaga tersebut.
“Saya berusaha untuk menyampaikan bahwa transparansi itu penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah dieliminasi,” ungkap Agus Joko Pramono setelah wawancara dengan Pansel pada 17 September 2024.
Komitmen Agus Joko Pramono terhadap Transparansi
Agus Joko Pramono menunjukkan bahwa mendorong transparansi bukanlah perkara mudah. Diperlukan keberanian, komitmen, dan integritas dalam memimpin lembaga antirasuah ini.
Pernyataan Agus tersebut didukung oleh rekam jejaknya yang mengesankan. Sebagai mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan selama tujuh tahun menjabat sebagai Ketua Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK, Agus mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai lembaga, media, dan publik.
Pada Desember 2019, Agus juga menjabat sebagai Ketua Delegasi pada General Assembly ke-31 di International Maritime Organization (IMO) dan menjadi pembicara di berbagai forum internasional seperti The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand pada Oktober 2019 dan UNDESA IDI Joint Meeting on SAI Contributions to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals di New York, Amerika Serikat pada Juli 2019.
Keberanian dan Komitmen untuk KPK yang Lebih Baik
Selama proses seleksi, Agus Joko Pramono menunjukkan transparansi dengan memaparkan seluruh rekam jejaknya, suatu tindakan yang jarang dilakukan oleh capim-capim lainnya. Keahlian dan kapasitas kepemimpinannya, yang diakui secara nasional dan internasional, menunjukkan komitmen Agus terhadap transparansi di lembaga ini.
Dengan keberanian dan komitmen yang tinggi, Agus Joko Pramono dinilai sebagai calon yang mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK serta memperkuat peran lembaga dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
