Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi revitalisasi tambak idle di Pantura untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya secara berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pentingnya revitalisasi tambak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan kembali tambak yang tidak terpakai untuk budidaya ikan nila.
Dalam program revitalisasi, KKP telah membangun model budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, sebagai contoh yang dapat diterapkan secara luas. BINS adalah sistem usaha budi daya ikan nila salin yang modern, menguntungkan, dan berkelanjutan. KKP berencana melibatkan pelaku usaha untuk mereplikasi model ini tanpa membebaninya pada keuangan negara.
Revitalisasi tambak idle di Pantura dijadwalkan dimulai pada tahun 2025, dengan target selesai pada tahun 2029. Program ini akan mencakup 13 ribu hektare tambak mangkrak dari total luasan 78 ribu hektare di empat provinsi dan 28 kabupaten/kota. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mendukung program ini sebagai bagian dari upaya pemenuhan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Saat ini, BPKP dan KKP terus bekerja sama untuk mengimplementasikan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura. Program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
