Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) untuk mematuhi arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan pelayanan yang optimal. Menurut Bima, arahan dari Presiden sangat jelas, yaitu pemerintahan yang bersih dan melayani tanpa kompromi terhadap korupsi, termasuk di tingkat pemda. Presiden meminta kementerian/lembaga serta pemda untuk melakukan langkah efisiensi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Bima juga menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, pengembangan desa, dan reformasi birokrasi yang harus diwujudkan. Untuk mencapai target tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain efisiensi anggaran agar pemda sejalan dengan kebijakan pusat serta pertumbuhan ekonomi yang optimal sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam konteks ini, pemda diminta untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjalankan setiap kebijakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola birokrasi di pemda akan semakin baik dan mampu memberikan pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Arah Presiden ini menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan visi pembangunan nasional.
