Pendidikan merupakan aspek penting yang harus disediakan oleh negara untuk warganya. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional yang tertuang dalam Preamblue, yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa guna mencapai kesejahteraan umum. Untuk mendukung hal ini, dibentuklah Undang-undang yang mengatur sistem pendidikan secara menyeluruh, seperti RUU Sisdiknas yang mengintegrasikan beberapa undang-undang terkait pendidikan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pendidikan telah menjadi polemik karena biaya kuliah yang semakin mahal, terutama dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditingkatkan tanpa justifikasi yang jelas.
Sementara itu, negara diharapkan untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dan bahkan gratis bagi semua warganya. Namun, adanya pembatasan biaya pendidikan dan kenaikan yang terus terjadi justru menunjukkan ketidakseriusan dalam mencerdaskan masyarakat. Meskipun tersedia beasiswa, tidak semua orang dapat menikmatinya, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tidak tercakup dalam program beasiswa tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat benar-benar diprioritaskan oleh negara. Oleh karena itu, negara perlu mempertimbangkan ulang kebijakannya dalam mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat agar dapat mencapai kecerdasan yang terjamin dan merata.
