Ted Sioeng, terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada, mempertanyakan mengapa jaksa penuntut umum (JPU) enggan mencantumkan nama-nama dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kuasa hukum Ted Sioeng, Julianto Asis, menegaskan bahwa Dato Tahir sudah disebutkan dalam BAP terdakwa dan mengkritik keengganan JPU untuk secara terbuka menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut. Pihak kuasa hukum juga menyoroti bahwa JPU hanya melakukan pengulangan dari surat tuntutan tanpa memberikan informasi substansial tambahan selama persidangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran pihak terkait yang disebutkan oleh terdakwa dalam persidangan, seperti direktur Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi dan Dato Sri Tahir. Kuasa hukum Ted Sioeng menegaskan bahwa mereka hanya ingin mencari kebenaran material melalui pembuktian dan keterangan yang kuat, berdasarkan nama-nama yang terlibat dan bukti yang diungkap dalam persidangan.
Ahli Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, menjelaskan bahwa majelis hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi penting dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Ted Sioeng. Ted Sioeng didakwa JPU dengan pasal 378 dan pasal 372 KUHP atas tuduhan penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Ted Sioeng telah membantah tuduhan tersebut, termasuk klaim terkait pinjaman sebelumnya yang digunakan untuk membeli properti di Cianjur. Ted Sioeng menyatakan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk membeli apartemen milik Dato Sri Tahir di Singapura atas permintaan dan tawaran dari pemilik Bank Mayapada tersebut.
Pada akhirnya, upaya untuk mencari kebenaran dan membuktikan ketidaksalahan merupakan fokus utama dalam proses hukum kasus ini. Diperlukan transparansi dan kejelasan dalam menghadirkan nama-nama yang terlibat dan pendapat para pakar hukum agar keadilan dapat terwujud dalam sidang ini.
