Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melindungi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan. Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean, menyampaikan hal ini saat kunjungan ke Kantor BSKDN di Jakarta. Kolaborasi ini penting dalam percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah, sejalan dengan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang didukung oleh anggaran dari APBD dan APBDes. Program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan BSKDN Kemendagri mendukung langkah ini dengan menyusun rekomendasi kebijakan untuk mencapai sasaran penghapusan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan merupakan isu penting yang diberi perhatian oleh BSKDN Kemendagri, dengan berbagai inovasi termasuk pelayanan perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan dan memberikan kemudahan berinvestasi. Selain itu, BSKDN Kemendagri mendukung UCJ Award untuk memotivasi daerah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pembangunan untuk penghapusan kemiskinan.
© Tribunmerdeka.net