Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, menegaskan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen serta peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi krusial. Rizal menekankan bahwa situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini bisa menjadi indikasi bahwa intelijen belum berfungsi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menyatakan bahwa efektivitas badan intelijen sangat dipengaruhi oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Idealnya, rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi, bukan hanya kedekatan politik.
Di negara maju, seleksi personel intelijen memperhitungkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan dinamika dunia intelijen. Namun, politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia belakangan ini berpotensi mengurangi profesionalisme BIN.
Selain itu, kultur intelijen yang menjaga kerahasiaan mengalami tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Kritik sering muncul terkait dengan penampilan agen intelijen dan perubahan dalam lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang semakin mencolok. Hal ini bertentangan dengan prinsip kerja intelijen yang menekankan kerahasiaan.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN memastikan bahwa BIN memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara lain telah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
