Awal tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar dengan banjir besar yang melanda Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Sukabumi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dalam tiga bulan pertama tahun ini, terjadi 583 bencana alam, dengan banjir menjadi penyumbang terbesar, mencapai 393 kejadian. Wilayah terdampak paling parah adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau.
Banjir bukan lagi hanya bencana musiman, melainkan telah menjadi momok yang menimbulkan kerugian besar. Kerusakan properti, kendaraan, bisnis, dan ancaman kesehatan terus menghantui masyarakat. Pada tahun 2024, banjir mencatatkan 814 kejadian, tetapi dampaknya tetap signifikan. Menurut Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, banjir di wilayah Jabodetabek berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 5 triliun.
Faktor manusia memiliki peran besar dalam memperburuk situasi banjir di Indonesia. Alih fungsi lahan secara masif, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, serta deforestasi adalah beberapa faktor yang turut menyumbang pada meningkatnya risiko banjir. Dengan kerugian finansial yang terus membengkak setiap tahun, mitigasi bencana banjir yang bersifat reaktif tidak lagi cukup.
Diperlukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan berkelanjutan, pengelolaan tata ruang yang lebih baik, perbaikan infrastruktur drainase, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak finansial dan membangun ketahanan jangka panjang terhadap banjir yang terus berulang di Indonesia.
Di tengah ancaman banjir yang terus menghantui, asuransi merupakan instrumen perlindungan finansial yang penting. Asuransi bisa membantu pemilik properti mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi akibat banjir, mempercepat proses pemulihan pasca bencana, dan mengurangi beban finansial masyarakat. Meski penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah, inisiasi kebijakan asuransi wajib oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan harapan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan asuransi bencana.
Indonesia dapat mengadopsi langkah-langkah dari negara lain dalam menangani risiko banjir melalui kebijakan asuransi wajib. Seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Prancis, dan India, kemitraan antara pemerintah, industri asuransi, dan masyarakat dalam skema Public-Private Partnership (PPP) dapat membantu mengurangi risiko banjir dan memperkuat ketahanan finansial masyarakat.
Bertindak proaktif dalam membangun kesadaran akan pentingnya asuransi bencana, meningkatkan edukasi, serta mengambil langkah konkret dalam mengelola lingkungan dan kebijakan mitigasi banjir, merupakan upaya yang perlu dilakukan Indonesia untuk melindungi masa depan dari ancaman banjir yang berulang setiap tahun. Langkah preventif dalam menghadapi bencana adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya melindungi perekonomian, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Sudah saatnya Indonesia bergerak menuju solusi seperti asuransi banjir untuk mengakhiri siklus kerugian yang berulang.
