Di Indonesia, sistem pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini didasari oleh konsep trias politica yang diajukan oleh Montesquieu, seorang filsuf Prancis. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan adanya sistem pengawasan antar lembaga negara (checks and balances).
Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan mengatur administrasi pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, didampingi oleh Wakil Presiden dan para menteri. Fungsi lembaga ini meliputi bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik.
Di sisi lain, lembaga legislatif bertugas untuk membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, lembaga ini memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dalam sistem presidensial Indonesia, lembaga legislatif berdiri secara independen dan memiliki posisi setara dengan lembaga eksekutif.
Sementara itu, lembaga yudikatif memiliki peran dalam menjalankan fungsi kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang dan kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan negara.
Ketiga lembaga ini merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, dimana lembaga eksekutif menjalankan kebijakan, legislatif merumuskan aturan, dan yudikatif menegakkan keadilan. Keseimbangan dan pengawasan antar lembaga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai tiga pilar penopang demokrasi, lembaga negara ini memiliki peran yang sangat vital dalam menjalankan roda pemerintahan yang demokratis.
