Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperluas akses rehabilitasi untuk para pecandu narkoba melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jumlah IPWL telah meningkat menjadi 1.494 pada tahun ini, dari sebelumnya 900 IPWL. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang ingin pulih dari ketergantungan narkoba. Marthinus menegaskan bahwa para pengguna narkoba yang melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak akan dihukum, sebagai tindakan preventif agar mereka tidak takut untuk meminta bantuan. Selain takut dihukum, stigma negatif dan sanksi sosial juga menjadi alasan mengapa banyak pecandu narkoba enggan melaporkan diri untuk mendapat bantuan rehabilitasi. BNN menawarkan enam unit pusat pelayanan rehabilitasi secara gratis bagi para pengguna narkoba, dengan harapan agar mereka mendapat dukungan yang cukup untuk pulih dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Setiap tahun, sekitar 15 ribu individu berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang disediakan oleh BNN. Menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan rehabilitasi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan untuk mendapat bantuan secara tepat dan efektif.
