Pengukuran kemajuan ekonomi sebuah negara dengan mengandalkan Produk Domestik Bruto (PDB) telah menjadi praktik umum selama bertahun-tahun. Di Indonesia, pertumbuhan PDB secara rutin diumumkan setiap triwulan, menjadi tolok ukur utama yang mempengaruhi persepsi publik dan kebijakan pemerintah. Meski demikian, semakin banyak ekonom yang mempertanyakan apakah PDB benar-benar mewakili kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
PDB Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp22.139 triliun atau sekitar 1,54 triliun dolar AS, menjadikannya ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, di balik angka yang mengesankan tersebut, terdapat ketidakpastian terkait distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, serta kualitas pekerjaan yang belum merata. Dengan fokus hanya pada pertumbuhan PDB, aspek penting lain dari kesejahteraan seperti akses kesehatan, kualitas pendidikan, kelestarian lingkungan, dan partisipasi politik dapat terabaikan.
Ada tiga permasalahan mendasar terkait PDB. Pertama, ketimpangan pendapatan yang tidak terlihat dalam angka PDB. Gini ratio Indonesia pada tahun 2024 adalah 0,381, yang menandakan ketimpangan yang tinggi. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi secara stabil, jumlah penduduk miskin masih signifikan. Pada sisi lain, PDB per kapita yang meningkat belum tentu memberikan kualitas hidup yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Permasalahan kedua adalah pengabaian PDB terhadap ketimpangan kekuasaan dalam demokrasi. Indonesia memiliki konsentrasi kekayaan yang tinggi di kalangan segelintir penduduk terkaya, yang berdampak langsung pada pengaruh politik dan media. Fenomena ini meningkatkan potensi oligarki yang dapat memengaruhi kebijakan publik dan mempengaruhi partisipasi politik secara keseluruhan.
Penting untuk menyadari bahwa PDB, meski menjadi indikator penting, tidak cukup untuk menilai kesejahteraan secara menyeluruh. Seiring berkembangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, perlu adanya upaya untuk mencari indikator lain yang lebih inklusif dan representatif. Melampaui PDB sebagai satu-satunya ukuran kemajuan ekonomi adalah langkah penting menuju pemahaman yang lebih holistik tentang kesejahteraan masyarakat.
