Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor berdasarkan masyarakat dalam upaya memperkuat mitigasi terhadap bencana tanah longsor. Hal ini mengingat tingginya frekuensi kejadian dan jumlah korban jiwa akibat bencana tanah longsor dalam lima tahun terakhir. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, data menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal dan hilang akibat longsor dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 mencapai hampir 1.500 orang, dengan puncak kejadian terjadi pada tahun 2021 dan 2024.
Pada tahun 2021, tercatat 178 orang meninggal dunia atau hilang akibat 1.321 kejadian longsor. Angka korban pun meningkat menjadi 235 orang pada tahun 2024. BNPB bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait terus berupaya memperkuat sistem peringatan dini berbasis data spasial dan teknologi digital, terutama di daerah-daerah dengan potensi rawan tinggi. Selain itu, pemasangan alat deteksi longsor dan penyebaran informasi melalui komunitas lokal juga menjadi fokus BNPB.
Selain itu, edukasi, pelatihan evakuasi, serta pembentukan komunitas desa tangguh bencana (destana) oleh pemerintah di lebih dari 5.000 wilayah rawan di seluruh Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. BNPB juga mencatat lima provinsi dengan kejadian longsor tertinggi selama lima tahun terakhir, serta wilayah di tingkat kabupaten/kota dengan angka kejadian longsor tertinggi.
Dalam acara tersebut, Abdul juga menyoroti kejadian longsor di sejumlah kawasan tambang, baik legal maupun tradisional, yang menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana tanah longsor perlu ditekankan. Masyarakat di daerah rawan perlu lebih waspada, memahami risiko bencana, dan pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap aktivitas alih fungsi lahan. Semua tindakan ini diharapkan dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor secara signifikan, serta menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya yang mengintai.
