Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah mengambil langkah-langkah kebijakan pro-rakyat dalam sektor pertambangan. Salah satu kebijakan yang dipuji adalah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terlibat dalam pengelolaan tambang, yang dianggap sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Sarmuji menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Bahlil yang dianggap korektif, memberi akses yang lebih luas kepada UMKM, dan menjadikan mereka pemain utama dalam sektor pertambangan nasional.
Belakangan ini, Menteri Bahlil telah mencabut izin usaha pertambangan besar yang ditinggalkan untuk dialihkan kepada UMKM, terutama yang berasal dari wilayah setempat. Langkah-langkah ini dianggap memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal untuk kesejahteraan rakyat. Semua kebijakan tersebut dinilai sebagai terobosan penting yang memungkinkan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
Namun, upaya Menteri Bahlil dalam mendongkrak lifting migas dan berpihak pada rakyat diserang oleh mafia impor minyak dengan narasi miring. Salah satu narasi negatif terkait dengan kasus IUP nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang dihentikan sementara oleh Bahlil. Sarmuji menekankan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang tidak adil, dan bahwa hal ini lebih merupakan masalah negara hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pengusaha besar.
Komitmen Golkar untuk mendukung kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif akan terus diawasi. Dukungan terhadap Menteri ESDM dalam langkah-langkahnya untuk melibatkan UMKM dalam sektor pertambangan dinilai sebagai langkah maju dalam distribusi kesejahteraan secara lebih merata.
