Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan atau IUP milik empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Senin (9/6), dan langsung menjadi sorotan karena menyangkut salah satu wilayah dengan ekosistem paling sensitif di Indonesia.
Pencabutan IUP Jadi Bagian dari Penertiban
Langkah tersebut bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Pemerintah menyebut pencabutan izin ini merupakan bagian dari kebijakan penertiban yang sudah berjalan sejak awal tahun, sejalan dengan Peraturan Presiden yang diterbitkan pada Januari terkait penertiban kawasan hutan, termasuk aktivitas usaha pertambangan di dalamnya.
Dalam penjelasannya, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kasus di Raja Ampat diposisikan sebagai salah satu contoh penerapan dari kebijakan nasional yang lebih luas, yakni Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Diputuskan Usai Rapat Terbatas
Keputusan mencabut izin empat perusahaan tersebut diambil setelah Presiden memimpin rapat terbatas bersama jajaran terkait, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari rapat itu, pemerintah kemudian menetapkan langkah penertiban yang dinilai perlu untuk memastikan aktivitas usaha tidak berjalan di luar koridor aturan.
Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberi masukan, termasuk para pegiat media sosial yang ikut menyuarakan informasi soal kondisi di lapangan. Menurutnya, partisipasi publik membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis data dan fakta yang lebih utuh, bukan sekadar asumsi.
Raja Ampat dan Isu Pengawasan Sumber Daya Alam
Pencabutan IUP di Raja Ampat menambah daftar langkah pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam. Di sisi lain, keputusan ini juga mengirim sinyal bahwa pengawasan terhadap izin tambang akan semakin ketat, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
