Pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini disambut baik oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman, sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan identitas masyarakat Aceh. Penetapan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga mengembalikan harga diri dan martabat masyarakat pesisir Aceh.
Pulau-pulau tersebut tidak hanya merupakan wilayah kosong, tetapi juga memiliki makam tua, pelabuhan tradisional, dan jalur ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Rektor menyerukan agar elemen masyarakat Aceh terus mengawal dan memastikan bahwa pulau-pulau tersebut memberikan manfaat nyata bagi penduduknya, bukan hanya sebagai simbol administratif semata.
Pelibatan aktif perguruan tinggi dalam riset, pemetaan potensi wilayah, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal di wilayah kepulauan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan hidup masyarakat pesisir Aceh. Keputusan ini juga diapresiasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang telah berperan dalam menyelesaikan sengketa ini secara damai dan bermartabat.
Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa pulau ini menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Prabowo terhadap keadilan historis dan integritas wilayah, serta memberikan penghormatan yang layak terhadap sejarah, identitas, dan hak-hak masyarakat Aceh. Komitmen ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kegiatan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal di wilayah pesisir Aceh.
