Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangannya pada tahun tersebut, yang menjadi sorotan utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini, yang meliputi berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Beberapa poin utama dalam rekomendasi tersebut mencakup rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diinstruksikan untuk melakukan rasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko fiskal. Selain itu, penyusunan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi prioritas utama. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di waktu yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran Terhadap Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
