Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta untuk membahas dana otonomi khusus dan strategi pembangunan Aceh. Pertemuan ini berlangsung di kediaman pribadi Mendagri dan membahas isu-isu strategis terkait arah pembangunan Aceh, seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan daerah. Tgk Malik menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama Kemendagri, dalam membangun Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Tgk Malik juga menyoroti peran penting Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang didirikan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LWN berperan sebagai pemersatu rakyat Aceh dan otoritas adat yang independen. Tgk Malik menekankan perlunya dukungan finansial bagi LWN agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, terutama dalam menjaga perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki.
Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa efektivitas dana otonomi khusus Aceh masih belum optimal. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional dan daerah. Tito menyarankan agar Wali Nanggroe, gubernur, dan ketua DPR Aceh segera menghadap presiden untuk membahas kelanjutan dana otonomi khusus dan arah pembangunan Aceh ke depannya.
Terkait Lembaga Wali Nanggroe, Kemendagri memberikan dukungan penuh untuk penguatan lembaga tersebut dan merencanakan restrukturisasi kelembagaan keistimewaan di Aceh agar lebih efektif dan efisien. Ini membuktikan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan Aceh secara berkelanjutan.
