Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengungkap alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian dan memotong jumlah komisaris BUMN. Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti temuan yang dianggapnya tidak masuk akal terkait praktik tantiem atau bonus pembagian keuntungan kepada direksi atau komisaris BUMN. Menurutnya, beberapa kasus di masa lalu menunjukkan adanya komisaris yang jarang hadir namun menerima tantiem hingga puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Hal ini membuatnya memutuskan untuk memberlakukan kebijakan yang lebih transparan dan efisien terkait pemberian tantiem serta pengurangan jumlah komisaris BUMN yang dianggap terlalu banyak, terutama bagi perusahaan yang tengah mengalami kerugian. Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang disiplin dan efisien untuk menjaga uang negara, serta meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
