Langkah konkret diperlukan untuk mencegah krisis bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP HPMPI), Steven. Meskipun pengerukan alur selesai sesuai instruksi presiden, target kedalaman alur LWS tidak tercapai sepenuhnya, mengakibatkan kesulitan kapal besar untuk masuk. Hal ini mengganggu rantai pasok energi di daerah tersebut.
Pertamina Bengkulu telah berupaya meningkatkan pasokan dari provinsi lain untuk menjaga kestabilan suplai. Namun, distribusi BBM cenderung bergeser, dengan pasokan lebih banyak datang dari provinsi tetangga. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah diturunkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meringankan beban masyarakat, namun ketersediaan BBM yang mantap tetap menjadi fokus utama.
Dalam konteks ini, Steven mengungkapkan pentingnya langkah pencegahan agar krisis BBM tidak terulang lagi. DPP HPMPI berharap adanya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan suplai BBM lancar. Pembentukan Satgas Pengawasan dan Penanggulangan dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan pengerukan alur.
Kolaborasi lintas sektor dan penguatan distribusi energi dianggap sebagai langkah yang diperlukan agar pasokan BBM terjamin untuk semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Steven menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekonomi daerah, ketersediaan energi, dan stabilitas UMKM sebagai prioritas bersama. Keselamatan pelayaran dan kelancaran arus logistik di pelabuhan juga menjadi fokus yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas suplai BBM.
