Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah susunan Kabinet Merah Putih lewat pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (8 September) malam. Perombakan ini menjadi salah satu langkah penting awal pemerintahan, sekaligus menandai penyesuaian pada kementerian-kementerian strategis yang langsung bersentuhan dengan urusan publik.
Pelantikan di Istana Negara
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P tahun 2025. Dalam upacara tersebut, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Di hadapan para pejabat negara yang hadir, Prabowo menegaskan sumpah jabatan yang menuntut kesetiaan penuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Para pejabat yang baru dilantik juga menyatakan kesediaan mereka untuk menjalankan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh. Prosesi ini menjadi penanda resmi dimulainya tugas baru di jajaran kabinet yang diharapkan bergerak cepat menjawab agenda pemerintahan.
Kementerian Haji dan Umrah jadi sorotan
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu poin yang paling disorot dalam reshuffle kali ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan, pembentukan kementerian tersebut merupakan bagian dari kesepahaman antara pemerintah dan DPR terkait pembahasan RUU Haji. Langkah itu menunjukkan adanya penataan kelembagaan yang disiapkan untuk merespons kebutuhan layanan ibadah haji dan umrah secara lebih terfokus.
Pelantikan para pejabat baru ini turut dihadiri pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang masih menjabat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Kepolisian Negara Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran mereka menegaskan bobot politik dan administratif dari perombakan kabinet yang dilakukan di tengah konsolidasi awal pemerintahan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
