Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi topik perbincangan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar dari permasalahan tersebut. DPRD, bersama dengan para pegiat lingkungan, telah menyuarakan kekhawatiran atas keberadaan KJA ini. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut menyatakan bahwa operasi mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi kondisi ini, DPRD menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
