Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah tegas untuk mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah dari penguasaan pihak swasta ke pengelolaan resmi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini difokuskan pada optimalisasi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan Kemayoran guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara.
Kebijakan pengembalian aset strategis ini, terutama yang ditujukan untuk lahan-lahan yang sebelumnya dikuasai pihak swasta dengan konsesi yang telah habis, telah menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.
Presiden Prabowo sangat menekankan pentingnya pengelolaan aset-aset tersebut secara produktif oleh Danantara. Berdasarkan perhitungan pemerintah, nilai tanah negara di kawasan GBK Senayan diperkirakan mencapai hingga US$30 miliar (sekitar Rp495 triliun) dan 400 hektare lahan di Kemayoran ditaksir mencapai US$40 miliar (sekitar Rp690 triliun).
Temuan telah menunjukkan bahwa aset-aset tersebut sebelumnya tidak memberikan kontribusi pendapatan yang layak bagi negara. Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 1964-1970 mengindikasikan bahwa sejumlah Barang Milik Negara (BMN) belum terdaftar secara resmi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan pendaftaran ulang sertifikat aset yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset yang saat ini dikuasai tanpa memiliki hak kepemilikan yang jelas.
