Strategi Kelas Pekerja Menghadapi Dampak Konflik Timur Tengah
Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memunculkan kekhawatiran yang jauh melampaui medan perang. Ketegangan antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel dinilai bisa merambat ke ekonomi global, lalu berimbas langsung pada kehidupan kelas pekerja di Indonesia. Isu inilah yang menjadi sorotan dalam diskusi daring bertajuk “Strategi Ekonomi Politik Kelas Pekerja Menghadapi Eskalasi Geopolitik” yang digelar Partai Buruh melalui forum Imajinesia#11.
Tekanan energi dan rupiah jadi sinyal awal
Ekonom Dipo Satria Ramli menilai konflik geopolitik itu sudah memunculkan efek berantai yang terasa di sektor riil. Kenaikan biaya energi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, menurut dia, dapat membuat ongkos produksi nasional ikut naik. Dalam situasi seperti itu, dunia usaha berpotensi menekan biaya operasional, termasuk melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dipo juga mengingatkan bahwa dampaknya tidak berhenti di perusahaan besar. Ketika biaya hidup naik dan lapangan kerja formal menyempit, jumlah pekerja informal bisa bertambah, sementara daya beli masyarakat justru melemah. Kondisi ini membuat kelompok pekerja menjadi pihak yang paling cepat merasakan guncangan dari konflik yang terjadi jauh dari Indonesia.
Usulan perlindungan ekonomi dari Partai Buruh
Untuk meredam tekanan tersebut, Dipo mendorong pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran guna memperkuat subsidi energi. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak sepenuhnya menanggung lonjakan biaya akibat gejolak global. Di sisi lain, Hizkia Yosie Polimpung dari Partai Buruh menyoroti konflik geopolitik yang dipimpin Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan dunia terhadap dolar.
Dalam forum yang sama, Anindya Sabrina dari Partai Buruh menegaskan bahwa kelas pekerja tidak bisa bersikap pasif saat peta geopolitik berubah cepat. Ia menekankan perlunya mendorong deeskalasi konflik dan penyelesaian sengketa internasional lewat jalur diplomasi, bukan memperluas ketegangan.
Perlindungan sosial dan solidaritas pekerja
Anindya juga mengusulkan sejumlah langkah konkret di dalam negeri, mulai dari perlindungan sosial dalam APBN, pemberian subsidi strategis, penguatan koperasi dan UMKM, hingga pembentukan dana solidaritas bagi pekerja yang terdampak PHK. Menurut dia, kebijakan semacam ini bisa menjadi bantalan saat ekonomi global sedang tidak menentu.
Di tengah risiko yang terus bergulir, gagasan yang mengemuka dalam diskusi itu jelas: kelas pekerja perlu membangun ketahanan ekonomi di lingkungan masing-masing agar tidak sepenuhnya rapuh menghadapi gejolak internasional. Bagi buruh, persoalan geopolitik bukan lagi isu yang jauh di luar jangkauan, melainkan ancaman nyata terhadap penghasilan, pekerjaan, dan daya tahan hidup sehari-hari.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
