Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat langsung menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai fleksibilitas kerja tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik jika tidak dikelola dengan baik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap menjamin optimalnya pelayanan kepada masyarakat, terutama pada hari pertama pelaksanaannya. Menurutnya, kebijakan ini akan langsung diuji oleh masyarakat, khususnya dari sisi kecepatan dan respons layanan administrasi. DPR, lanjutnya, mendukung langkah pemerintah dalam mengadopsi sistem kerja yang lebih adaptif, namun tetap menekankan agar kualitas layanan tidak mengalami penurunan. Puan menambahkan, masyarakat tidak akan mempermasalahkan lokasi kerja ASN, melainkan hasil kinerja yang dirasakan secara langsung. Oleh karena itu, ia menilai penting adanya indikator evaluasi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif,” pungkasnya.
