Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tekanan krisis energi global yang telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Kolaborasi ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa dampak krisis energi saat ini dirasakan hampir oleh semua negara, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, ia mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang diambil untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil di dalam negeri.
Menurut Herman, pemerintah telah berhasil menjaga harga BBM meskipun harga minyak dunia telah melebihi asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel. Saat ini, harga minyak bahkan telah mencapai kisaran 110 hingga 115 dolar AS per barel. Meskipun kondisi ini merupakan tantangan besar bagi ketahanan fiskal nasional, pemerintah mampu menjaga stabilitas tanpa harus menaikkan harga BBM. Herman menekankan pentingnya menjaga ketenangan publik dan menghindari praktik spekulasi seperti penimbunan BBM yang dapat memperparah situasi di lapangan.
Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah alternatif untuk menghemat energi, termasuk kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) yang akan mulai diterapkan setiap hari Jumat mulai April 2026. Langkah ini dianggap adaptif dan telah diterapkan di beberapa negara sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global. Herman menegaskan bahwa kerjasama antara DPR dan pemerintah merupakan faktor kunci dalam memastikan kebijakan strategis berjalan efektif, terutama dalam menghadapi tekanan krisis energi.
Optimisme Herman adalah bahwa kondisi ini bersifat sementara dan akan membaik seiring berkurangnya ketegangan geopolitik global serta normalisasi rantai pasok energi dunia. Dia menyatakan bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama bagi semua pihak untuk dapat melewati masa sulit ini.
