Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah tekanan geopolitik global dianggap sebagai kondisi yang sulit dihindari dalam struktur ekonomi dan energi saat ini. Meskipun demikian, pemerintah diminta untuk memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat kecil secara berlebihan. Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya penyesuaian harga BBM sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional, terutama bagi Indonesia yang terhubung erat dengan pasar energi global. Asep menyoroti bahwa kenaikan BBM non-subsidi berpotensi menimbulkan efek berantai yang luas, seperti peningkatan biaya logistik, tarif transportasi, dan harga jasa, yang dapat menekan pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan serta menciptakan penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan inflasi. Untuk mengatasi dampak ini, Asep mendorong pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi, meningkatkan transparansi dalam penentuan harga BBM non-subsidi, memperkuat sinergi dalam pelayanan publik, mengimplementasikan kebijakan mitigasi melalui perlindungan sosial, dan memperketat pengawasan rantai distribusi. Selain itu, Asep menekankan bahwa kebijakan energi pemerintah harus adaptif dan berpihak kepada masyarakat, sambil memastikan bahwa beban penyesuaian harga tidak terlalu memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Dalam konteks ini, peran Pertamina sebagai penopang stabilitas energi nasional menjadi sangat penting untuk memitigasi dampak kenaikan harga yang tidak wajar bagi masyarakat.