Putusan Pengadilan Terkait Sengketa NCD Menuai Sorotan Tajam
Jakarta, aspirasipublik.com – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terhadap Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk dalam sengketa transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) tahun 1999 menuai sorotan tajam.
Dalam putusan yang dibacakan pada April 2026 tersebut, majelis hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Nilai ganti rugi yang dibebankan mencapai sekitar US$ 28 juta dolar AS atau setara Rp 481 miliar, ditambah bunga serta ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar.
Kejanggalan Putusan Menurut Pengamat Ekonomi
Putusan tersebut mengundang kecurigaan dari sejumlah kalangan, termasuk Pengamat Politik Ekonomi dari Citra Nasional Network (CNN), Paijo Parikesit. Menurut Paijo, ada kejanggalan terutama terkait pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas penerbitan dan pembayaran NCD yang tidak dijadikan tergugat dalam perkara tersebut.
Paijo menegaskan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD, yakni PT Bank Unibank Tbk, tidak turut digugat dalam kasus tersebut. Padahal, kondisi Unibank yang kemudian dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha kemungkinan menjadi salah satu faktor kegagalan pembayaran NCD.
Perbedaan Nilai Gugatan dan Beredarnya Informasi Putusan Sebelumnya
PT MNC Asia Holding Tbk juga menunjukkan keberatannya terhadap proses persidangan dan putusan. Mereka menyoroti perbedaan nilai gugatan awal dengan amar putusan, tidak dipertimbangkannya keterangan ahli yang diajukan pihak tergugat, dan beredarnya informasi putusan sebelum salinan resmi diterima para pihak.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Indonesia, Abdul Gofur SH, upaya hukum merupakan hak yang diberikan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Ia menyatakan bahwa hakim sebagai manusia tak luput dari kemungkinan kesalahan, sehingga ada mekanisme untuk memperbaiki jika putusan dianggap tidak adil.
Percakapan terus berkembang mengenai potensi kesalahan prosedural dalam kasus ini, dan kemungkinan jalur banding akan ditempuh untuk mengklarifikasi tanggung jawab pihak yang terlibat dalam sengketa NCD yang melibatkan jumlah uang besar dan tokoh-tokoh penting di industri keuangan dan korporasi. (Hilman)
