Perang yang berlangsung di wilayah terbatas ternyata tidak selalu menghasilkan dampak yang terbatas. Konflik bersenjata dapat memicu gangguan pangan, energi, transportasi, teknologi hingga sistem keuangan yang efeknya menjalar jauh melampaui negara-negara yang sedang berperang.
Pengamat geopolitik dan militer sekaligus Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, menilai perkembangan perang modern menunjukkan semakin eratnya hubungan antara operasi militer dengan jaringan ekonomi global.
Dalam tulisan opininya di Kompas.com mengenai dampak tak terbatas dari perang terbatas, Broto menggunakan Perang Ukraina dan Perang Iran sebagai gambaran bagaimana konflik di satu kawasan dapat memengaruhi negara-negara yang bahkan tidak terlibat langsung di medan perang.
Perang Ukraina dan Iran Tunjukkan Efek Global
Menurut Broto, Perang Ukraina memberikan pelajaran mengenai kerentanan rantai pasok pangan dunia. Sementara itu, Perang Iran memperlihatkan besarnya risiko gangguan terhadap pasokan dan distribusi energi global.
Persoalannya tidak semata-mata terletak pada berkurangnya produksi. Gangguan terhadap jalur distribusi juga dapat menghasilkan tekanan ekonomi yang sangat besar.
Dalam kasus Iran, misalnya, ancaman terhadap pelayaran di sekitar jalur strategis tidak harus diwujudkan dengan menutup seluruh jalur laut. Meningkatnya risiko serangan terhadap kapal, ancaman ranjau, rudal maupun pesawat nirawak dapat membuat perusahaan pelayaran dan perusahaan asuransi mengubah kalkulasi bisnis mereka.
Ketika risiko pelayaran naik, premi asuransi meningkat dan perusahaan dapat memilih menunda atau mengalihkan perjalanan. Keputusan yang terlihat sebagai keputusan komersial itu pada akhirnya dapat menghasilkan konsekuensi strategis terhadap pasokan energi dunia.
Broto dalam analisisnya mengutip data yang menunjukkan aliran minyak melalui Selat Hormuz turun tajam selama periode Maret hingga Mei 2026. Ia juga merujuk International Energy Agency (IEA) yang menggambarkan gangguan tersebut sebagai salah satu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global.
Artinya, dalam perang modern, sebuah negara tidak selalu harus menghentikan seluruh kapal yang melintas. Menciptakan tingkat risiko yang terlalu tinggi dapat cukup untuk menghambat pergerakan perdagangan.
Rantai Pasok Pangan Juga Bisa Menjadi Titik Lemah
Situasi serupa sebelumnya terlihat dalam Perang Ukraina. Sebelum perang, sebagian besar ekspor pertanian Ukraina dikirim melalui pelabuhan di Laut Hitam.
Ketika jalur utama itu terganggu, pengiriman harus dialihkan melalui jalur darat, Sungai Danube dan pelabuhan negara-negara tetangga. Namun kapasitas jalur alternatif tersebut tidak sepenuhnya mampu menggantikan jaringan distribusi yang sebelumnya tersedia.
Dampaknya kemudian tidak berhenti pada distribusi produk pangan. Gangguan terhadap perdagangan bahan baku pupuk juga dapat memengaruhi produksi pertanian di negara lain pada musim tanam berikutnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan suatu negara tidak hanya ditentukan kemampuan menghasilkan beras, gandum atau komoditas lainnya. Ketersediaan pupuk, transportasi, pelabuhan, energi dan jalur distribusi juga menjadi bagian dari sistem yang menentukan apakah pangan dapat terus tersedia.
Dalam konteks inilah titik-titik strategis atau chokepoint menjadi penting. Sebuah jaringan yang pada masa damai sangat efisien karena terkonsentrasi pada beberapa simpul dapat berubah menjadi sumber kerentanan ketika salah satu simpul tersebut terganggu.
Chokepoint Tak Lagi Hanya Selat dan Pelabuhan
Broto menekankan titik cekik dalam perang modern tidak hanya berbentuk selat, terusan atau pelabuhan. Sistem pembayaran, jaringan keuangan, asuransi, semikonduktor, perangkat lunak, kekayaan intelektual, pusat data hingga infrastruktur komunikasi juga dapat menjadi simpul yang sulit digantikan.
Karena itu, tata cara berperang ikut berubah. Negara tidak selalu harus menguasai wilayah lawannya atau menutup jalur strategis secara total.
Tekanan dapat diberikan dengan membuat suatu jaringan menjadi terlalu mahal, terlalu berisiko atau tidak lagi dapat digunakan secara normal. Instrumennya dapat berupa kekuatan militer, tetapi bisa pula melalui pembatasan pembiayaan, teknologi, asuransi hingga akses ekonomi.
Esensi perang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik memang tidak berubah. Namun instrumen yang digunakan dan jangkauan akibat yang ditimbulkan menjadi semakin luas.
Perang yang secara geografis terjadi ribuan kilometer dari Indonesia sekalipun dapat memengaruhi harga energi, biaya logistik, pasokan bahan pangan maupun komponen teknologi yang dibutuhkan industri nasional.
Indonesia Tetap Bisa Terdampak Meski Tidak Ikut Berperang
Bagi Indonesia, kondisi tersebut penting karena negara ini tidak harus menjadi pihak yang berperang untuk merasakan konsekuensi sebuah konflik.
Gangguan pelayaran pada jalur perdagangan internasional dapat meningkatkan harga energi. Konflik di negara produsen pangan dapat mengganggu pasokan. Sementara pembatasan teknologi atau sistem keuangan dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan industri.
Dampaknya juga dapat mencapai sektor pertahanan.
Pasukan modern tidak hanya membutuhkan senjata dan amunisi. Operasi militer membutuhkan bahan bakar, pangan, transportasi, jaringan komunikasi, satelit, teknologi informasi, pusat data dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya.
Jika salah satu fungsi tersebut terganggu akibat perang di kawasan lain, kesiapan operasi militer Indonesia juga berpotensi ikut terpengaruh meskipun tidak ada serangan langsung terhadap wilayah Indonesia.
Karena itu, menurut Broto, perencanaan pertahanan tidak cukup hanya menghitung kekuatan militer lawan maupun kemungkinan arah datangnya serangan.
Pertahanan juga perlu memperhitungkan kemampuan negara mempertahankan fungsi-fungsi penting ketika rantai pasok global terganggu.
Perluasan Peran TNI dan Perlindungan Simpul Kritis
Dalam kerangka tersebut, Broto menilai perluasan peran TNI dapat dipahami selama orientasinya bukan mengambil alih fungsi sektor sipil.
Peran yang dibutuhkan justru berkaitan dengan kemampuan melindungi simpul-simpul kritis, mempersiapkan kapasitas pengganti dan membantu pemulihan fungsi negara ketika terjadi gangguan besar.
Pandangan ini juga berkaitan dengan pembahasan mengenai militer profesional dan batas peran non-tempur TNI. Profesionalisme militer tidak harus diterjemahkan sebagai keterpisahan total dari persoalan non-tempur, tetapi tetap membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas antara militer dan institusi sipil.
Perubahan yang dibutuhkan, menurut analisis tersebut, adalah bergesernya kalkulasi dari pendekatan sektoral menuju pendekatan fungsional.
Pertanyaannya bukan semata siapa yang mengelola pangan, energi, komunikasi atau transportasi, melainkan fungsi apa yang wajib tetap tersedia ketika negara menghadapi krisis.
Negara perlu mengetahui apa yang harus terus bergerak, jaringan apa yang wajib tetap terhubung, infrastruktur mana yang harus dilindungi, serta fungsi apa yang harus segera dipulihkan ketika mengalami gangguan.
Indonesia Harus Punya Cadangan dan Jalur Alternatif
Ketahanan juga tidak otomatis tercipta hanya dengan mengandalkan swasembada. Produksi di dalam negeri tetap dapat mengalami gangguan apabila bahan baku, teknologi maupun jalur distribusinya tergantung pada satu sumber.
Sebaliknya, ketergantungan terhadap pihak lain masih dapat dikelola apabila Indonesia memiliki cadangan, pemasok alternatif, jalur distribusi pengganti serta sistem yang memiliki redundansi.
Persoalan ini menjadi semakin penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Konektivitas merupakan urat nadi ekonomi sekaligus salah satu penopang kemampuan pertahanan nasional. Karena itu, kerentanan tidak hanya terdapat di selat dan alur laut strategis.
Pelabuhan, terminal energi, kilang minyak, gudang pangan, bandara, jaringan listrik, kabel bawah laut, satelit, pusat data, sistem pembayaran dan jaringan distribusi antar-pulau juga merupakan bagian dari infrastruktur yang menentukan kemampuan negara untuk terus berfungsi.
Pengalaman Ukraina dan Iran pada akhirnya memberikan satu pelajaran penting: perang yang terbatas secara geografis dapat memiliki konsekuensi yang sangat luas ketika berlangsung di tengah sistem ekonomi dunia yang saling terhubung.
Bagi Indonesia, persoalannya bukan berarti harus melepaskan diri dari interdependensi global. Tantangannya adalah memastikan ketergantungan tersebut tidak berubah menjadi kelemahan ketika terjadi perang atau krisis internasional.
Dengan demikian, persiapan pertahanan tidak cukup berhenti pada pertanyaan mengenai siapa lawan Indonesia dan dari mana serangan akan datang.
Negara juga perlu mengetahui fungsi apa yang paling mungkin terganggu, simpul mana yang paling sulit digantikan, jalur alternatif apa yang tersedia, dan berapa lama Indonesia mampu mempertahankan fungsi strategisnya ketika salah satu jaringan utama berhenti bekerja.
