Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengungkapkan keheranannya atas keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan kawasan BSD dan PIK, yang sebelumnya dikelola oleh pihak swasta. Deddy mengatakan bahwa proyek-proyek di kawasan elite tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab swasta, bukan pemerintah. Deddy juga mempertanyakan manfaat yang diperoleh Indonesia dari developer PIK dan BSD, apakah mereka juga membangun rumah-rumah murah untuk rakyat atau berinvestasi untuk kepentingan negara. Deddy menyatakan kekecewaannya karena menurutnya keputusan menjadikan BSD dan PIK sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya merugikan Indonesia. Deddy meminta penjelasan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait hal ini agar dapat dipahami dengan jelas mengenai keputusan tersebut.
