Pemerintah Kabupaten Bogor tak ingin masa penundaan program bus rute Cibinong-Puncak lewat skema Buy The Service (BTS) terbuang sia-sia. Alih-alih menunggu tanpa arah, Pemkab Bogor justru memanfaatkan jeda itu untuk menata ulang infrastruktur pendukung agar layanan transportasi tersebut nanti bisa berjalan lebih rapi dan terhubung dengan moda lain.
Penundaan BTS Dimanfaatkan untuk Berbenah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan tambahan waktu yang tersedia memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai kebutuhan teknis secara lebih matang. Menurut dia, fokus utama saat ini bukan hanya pada busnya, tetapi juga pada sistem pendukung yang akan membuat layanan BTS benar-benar fungsional saat dioperasikan.
Sejumlah elemen tengah dipetakan, mulai dari lokasi pemberhentian bus hingga fasilitas park and ride. Pemkab Bogor ingin memastikan titik-titik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan transportasi lain sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih efisien dan mudah diakses.
Stasiun Cibinong Disiapkan Jadi Titik Integrasi
Dalam skema yang disiapkan, Stasiun Cibinong diproyeksikan memainkan peran penting sebagai simpul integrasi. Ajat menjelaskan, masyarakat dari Jakarta nantinya bisa memanfaatkan KRL terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan ke kawasan Puncak menggunakan bus BTS. Pola ini diharapkan menjadi pilihan mobilitas yang lebih tertata sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Pemkab Bogor juga menyiapkan park and ride yang terkoneksi dengan transportasi umum. Fasilitas ini ditujukan untuk memudahkan pengguna dari luar daerah yang ingin berpindah moda tanpa harus masuk penuh ke jalur kendaraan pribadi. Dengan begitu, alur perjalanan di kawasan menuju Puncak bisa dibuat lebih lancar dan teratur.
Target Selesai pada 2026
Meski program BTS ditunda oleh Kementerian Perhubungan RI akibat penyesuaian anggaran, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk tetap menyelesaikan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah menargetkan seluruh persiapan itu dapat rampung pada 2026, sehingga saat layanan kembali dijalankan, fondasinya sudah tersedia.
Di sisi lain, transformasi BPTJ menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda juga disebut akan memperkuat sistem transportasi Jabodetabek. Bagi Pemkab Bogor, perubahan ini menjadi momentum untuk memastikan layanan di wilayahnya tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar menyatu dengan jaringan mobilitas kawasan yang lebih luas.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
