Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan beberapa rekomendasi dalam membangun sistem keamanan laut yang komprehensif. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut dengan metode omnibus untuk efektivitas dan kecepatan. Dia juga menekankan pentingnya menetapkan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut, serta perlunya investasi pada alat pendukung investigasi yang canggih termasuk teknologi informasi dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, Yusril juga menyoroti perlunya peningkatan anggaran untuk pembangunan sistem pengawasan keamanan laut yang modern dan efektif, serta kerja sama internasional dalam pengamanan laut.
Dia juga menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi, kolaborasi antara instansi, dan peran masyarakat serta sektor swasta dalam penjagaan keamanan laut. Rekomendasi tersebut didasarkan pada empat isu strategis sistem keamanan laut yang menjadi fokus perhatian, yaitu urgensi pembentukan Undang-Undang Keamanan Laut, konsolidasi kelembagaan untuk efisiensi, kolaborasi antar instansi, dan peningkatan infrastruktur keamanan laut. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan laut Indonesia secara menyeluruh.
Rekomendasi Menko Yusril: Membangun Sistem Keamanan Laut yang Menjanjikan
