Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Tujuan nota kesepahaman tersebut adalah agar program yang diberikan lebih terarah, terpadu, berkelanjutan, dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan.
Beberapa perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama tersebut antara lain Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, dan banyak lagi. Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengerahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan rencana intervensi yang disusun bersama-sama dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa tersebut.
Program Kampung Anti Miskin dan Sekolah Rakyat menjadi fokus kerja sama ini, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat. Mensos juga menetapkan target untuk menurunkan persentase kemiskinan nasional hingga 50 persen dengan fokus pada provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tujuan nasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2025 atau paling lambat tahun 2026 juga menjadi sorotan.
Dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan ini, kerjasama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan. Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat setempat menjadi fokus untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Mensos menegaskan pentingnya menjaga kerjasama yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar program-program ini dapat benar-benar berhasil dalam mewujudkan kemandirian di tingkat masyarakat desa.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti yang telah dilakukan oleh Fakultas Teknik Industri ITB dalam menciptakan ekonomi sirkuler di daerah peternakan sapi di Kabupaten Bandung. Melalui pemberdayaan sirkuler, seperti pengolahan pangan dan limbah ternak, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah dan nonpemerintah juga ditekankan untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dengan kerjasama yang terencana secara baik, diharapkan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Memastikan program-program ini dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat desa menjadi fokus utama dalam kerjasama ini.
