Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa pendekatan rehabilitasi sekarang lebih diutamakan daripada penangkapan artis pengguna narkoba di Indonesia. Kepala BNN, Marthinus Hukom, menjelaskan bahwa aturan hukum dan kebijakan pendidikan Polri sudah mengarah pada rehabilitasi. Namun, hal ini tidak berarti artis bebas dari konsekuensi hukum jika melakukan pelanggaran. Setiap warga negara, termasuk artis, berhak mendapatkan pendekatan berupa rehabilitasi sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal 103 KUHP juga mewajibkan Hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi para pengguna. Marthinus mengajak masyarakat untuk melaporkan pengguna narkoba agar dapat mendapatkan rehabilitasi gratis dari BNN. Namun, ia juga menyoroti dampak penangkapan artis pengguna narkoba, yang dapat mempengaruhi persepsi publik, terutama generasi muda.
Marthinus menekankan bahwa penangkapan artis harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak citra sosial mereka sebagai panutan. Ia menegaskan bahwa penangkapan yang terlalu publik dapat membuat generasi muda salah mengartikan penggunaan narkoba. Meskipun pendekatan terhadap artis pengguna narkoba adalah rehabilitasi, BNN akan tetap menindak tegas jika ada artis yang terlibat sebagai bandar narkoba.
Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan bahwa sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2025, sekitar 20-22 artis Indonesia telah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Pemerintah juga telah merehabilitasi ribuan pengguna narkoba pada tahun 2024. BNN dan Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dalam upaya rehabilitasi ini.
Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi dan pendekatan yang diambil oleh BNN merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, pemahaman yang baik dari masyarakat dan generasi muda tentang dampak negatif penggunaan narkoba juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan rehabilitasi dapat dilakukan secara efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.
