Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan unjuk rasa pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Mereka mengecam kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang memicu kemarahan. Meskipun menghadapi tekanan massa, Sudewo menegaskan tidak akan melepaskan posisinya. Ia merasa terpilih secara konstitusional melalui proses demokrasi dan menolak tuntutan massa.
Pembentukan pansus pemakzulan oleh DPRD Pati sebagai tanggapan terhadap desakan publik untuk menelusuri kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Pansus ini akan menggelar rapat kerja dan paripurna untuk menyelidiki legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Jika terbukti ada pelanggaran, usulan pemakzulan akan diajukan melalui proses formal hingga ke Mahkamah Agung untuk keputusan akhir.
Bupati Sudewo menegaskan bahwa posisinya didapat dari proses demokrasi yang sah dan tidak dapat dipaksa untuk mundur. Ia melihat unjuk rasa sebagai momentum penting untuk memperbaiki kebijakan serta menghormati mekanisme formal DPRD. Proteste warga Pati mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak dan keputusan pemerintah yang minim partisipasi masyarakat, sementara pembentukan pansus pemakzulan menjadi tonggak penting dalam dinamika pemerintahan daerah.
