Kabupaten Pangandaran telah lama menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini resmi disahkan melalui Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2023 sejak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa Perda tersebut telah ada sejak dulu. Namun, pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Saat ini, penegakan Perda terkait pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran menjadi perhatian utama. Asep merasa bahwa penerapan Perda tersebut masih belum optimal dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut. Meskipun telah dilakukan razia, namun belum terlihat tindakan konkret dalam penataan dan strategi yang efektif. Perda ini mengatur tentang penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran, termasuk proses perizinan yang ketat. Beberapa kafe di Kecamatan Parigi dan warung di Pangandaran diketahui menyediakan minuman beralkohol dengan harga beragam. Namun, pengaturan tempat penjualan minuman beralkohol diatur sedemikian rupa agar tidak mudah diakses oleh masyarakat umum.
