DEPOK – Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menggelar kuliah tamu dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan pada Rabu (4/3/2026). Diskusi ini mengangkat tema “Pola Karier dan Profesionalisme Militer” yang membahas dinamika karier prajurit TNI hingga hubungan sipil-militer di Indonesia.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis, serta peneliti Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie Yudha Kurniawan.
Diskusi ini bertujuan memperluas pemahaman mahasiswa terkait profesionalisme militer di Indonesia, mulai dari pola karier prajurit, mekanisme promosi perwira, hingga dampaknya terhadap relasi sipil-militer dan konsolidasi demokrasi.
Politik Dinilai Bisa Mempengaruhi Karier Militer
Dalam pemaparannya, Aditya Batara Gunawan menyoroti keterkaitan antara dinamika politik kontemporer dan pengaturan karier militer di Indonesia.
Menurutnya, dinamika politik, terutama dalam kepemimpinan yang bercorak populis, berpotensi memengaruhi proses promosi dan penempatan jabatan strategis di tubuh TNI.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktik organisasi militer, promosi jabatan sering berada di antara dua faktor utama, yakni prinsip profesional berbasis prestasi dan hubungan personal dalam organisasi.
“Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara standar meritokrasi dan faktor relasi personal yang juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan organisasi,” ujarnya.
Aditya juga menilai dalam konteks kepemimpinan populis, politik cenderung bergerak menuju personalisasi kekuasaan. Hal itu membuat hubungan antara pemimpin politik dan institusi militer dapat memainkan peran dalam pengisian posisi strategis.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempersempit mekanisme check and balance yang seharusnya dijalankan oleh institusi sipil.
Mekanisme Penunjukan Panglima Berbeda di Tiap Negara
Aditya juga menyoroti perdebatan mengenai batas kewenangan sipil dan militer dalam pengelolaan karier prajurit, terutama dalam proses promosi jabatan strategis termasuk penunjukan Panglima TNI.
Ia menjelaskan bahwa praktik hubungan sipil-militer di berbagai negara demokrasi memiliki mekanisme yang berbeda.
Di beberapa negara, pengangkatan pimpinan militer tertinggi memerlukan persetujuan legislatif sebagai bentuk kontrol sipil.
Namun di negara lain, kewenangan tersebut berada sepenuhnya pada eksekutif.
Peneliti Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menambahkan bahwa terdapat pula negara demokrasi yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam proses pengangkatan pimpinan militer tertinggi, seperti yang terjadi di Inggris.
“Variasi ini menunjukkan bahwa desain hubungan sipil-militer dapat berbeda di setiap negara demokrasi,” katanya.
Profesionalisme TNI Pasca Reformasi
Sementara itu, peneliti Lesperssi Beni Sukadis menekankan pentingnya kontrol sipil demokratis dalam membangun profesionalisme militer.
Menurut Beni, militer yang profesional ditandai oleh tingkat pendidikan yang baik, kesejahteraan personel yang memadai, serta dukungan sistem persenjataan yang cukup.
Ia menilai profesionalisme TNI mengalami perubahan signifikan sejak era Reformasi.
Perubahan tersebut ditandai dengan pemisahan TNI dan Polri, lahirnya Undang-Undang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang TNI yang menegaskan posisi militer sebagai alat negara yang tidak terlibat dalam politik praktis.
Meski begitu, Beni mengakui bahwa faktor kedekatan personal dengan pemimpin politik masih sering muncul dalam proses promosi jabatan strategis.
Hal ini memunculkan perdebatan mengenai konsistensi prinsip meritokrasi dalam sistem karier perwira TNI.
Ia juga menyinggung pergantian Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti pola rotasi antarmatra. Sebagai contoh, pergantian dari Jenderal Moeldoko kepada Jenderal Gatot Nurmantyo sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
Menurut Beni, fakta tersebut menunjukkan bahwa faktor politik dan preferensi kepemimpinan nasional tetap dapat berperan dalam penunjukan Panglima TNI.
Persoalan Regenerasi Perwira
Yudha Kurniawan juga menyoroti persoalan struktural dalam sistem karier militer di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa secara ideal seorang perwira membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal.
Namun dalam praktiknya terdapat ketidakseimbangan antara jumlah personel militer dan struktur jabatan yang tersedia.
Kondisi tersebut memicu fenomena penumpukan perwira tinggi di tubuh organisasi militer.
Menurut Yudha, masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lembaga pendidikan militer, hambatan promosi jabatan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia sejak rekrutmen, hingga keterbatasan anggaran pertahanan dan fasilitas pelatihan.
“Situasi ini pada akhirnya berdampak pada proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI,” jelasnya.
Soroti Dinamika Hubungan Sipil-Militer
Diskusi ini juga menyoroti dinamika hubungan sipil-militer dalam konteks demokrasi di Indonesia.
Sejumlah akademisi menilai Indonesia tengah menghadapi fase democratic backsliding yang memunculkan kembali perdebatan mengenai peran militer di ruang sipil.
Meski demikian, hubungan sipil-militer dinilai bersifat timbal balik dan tidak hanya dipengaruhi oleh ekspansi militer ke ranah sipil.
Keseimbangan hubungan tersebut juga bergantung pada kemampuan aktor sipil dalam menegaskan batas kewenangan antara otoritas sipil dan militer.
Para pembicara menilai pengaturan pola karier dan sistem promosi perwira merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga profesionalisme militer.
Pendekatan organisasional dalam pengelolaan karier militer, menurut mereka, telah lama diterapkan di berbagai negara demokrasi. Pendekatan ini menempatkan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam tata kelola organisasi pertahanan.
Baca juga: profesionalisme militer TNI
Sumber referensi: diskusi UI tentang karier militer Indonesia
