Di tengah perdebatan soal batas peran sipil dan militer di Indonesia, sebuah kuliah tamu di Universitas Indonesia justru menyorot persoalan yang kerap luput dari perhatian publik: bagaimana karir perwira TNI dibentuk, siapa yang menentukan promosi, dan sejauh mana profesionalisme militer benar-benar dijaga. Diskusi bertajuk Pola Karir dan Profesionalisme Militer itu digelar Program Studi Magister Hubungan Internasional UI pada Rabu, 4 Maret 2026, di Depok, dalam rangka mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan.
Promosi Militer di Tengah Tarik-Menarik Politik
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie; Beni Sukadis, M.Si., peneliti di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi); serta Yudha Kurniawan, M.A., peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Mereka sama-sama menegaskan bahwa profesionalisme militer tidak bisa dilepaskan dari cara negara mengatur promosi jabatan dan rotasi perwira.
Aditya menilai, kepemimpinan populis dalam politik kontemporer dapat memengaruhi cara karir militer dikelola. Dalam praktiknya, promosi dan penempatan jabatan strategis di tubuh TNI kerap berada di antara dua kutub: sistem berbasis prestasi dan pengaruh relasi personal yang sudah mengakar dalam organisasi. Menurutnya, ketika politik semakin dipersonalisasi, hubungan dekat antara pemimpin sipil dan elite militer bisa menjadi faktor yang ikut menentukan posisi-posisi kunci.
Ia menambahkan, situasi semacam itu berisiko melemahkan mekanisme check and balance yang semestinya dijalankan institusi sipil. Karena itu, pertanyaan penting yang muncul bukan hanya soal siapa yang dipromosikan, tetapi juga sejauh mana aktor sipil layak ikut menentukan pengisian jabatan strategis, termasuk posisi Panglima.
Model Hubungan Sipil–Militer Tidak Seragam
Aditya menjelaskan bahwa praktik hubungan sipil–militer di negara demokrasi tidak pernah seragam. Ada negara yang mensyaratkan persetujuan legislatif dalam penunjukan pimpinan militer tertinggi, sementara di tempat lain kewenangan itu lebih banyak berada di tangan eksekutif. Yudha kemudian menambahkan bahwa Inggris, misalnya, menjadi salah satu contoh negara demokrasi yang tidak mewajibkan persetujuan legislatif untuk penunjukan pimpinan militer tertinggi.
Perbandingan itu menunjukkan bahwa desain institusional bisa berbeda-beda, meski tetap berada dalam kerangka demokrasi. Bagi para pembicara, yang paling penting bukan sekadar menyalin model dari negara lain, melainkan memastikan pembagian peran sipil dan militer tetap jelas serta tidak mengaburkan prinsip akuntabilitas.
Reformasi TNI dan Masalah Karir yang Menumpuk
Beni menekankan bahwa militer profesional harus ditopang oleh kontrol sipil yang demokratis. Ukuran profesionalisme, menurut dia, tidak hanya terletak pada disiplin organisasi, tetapi juga pada kualitas pendidikan, kesejahteraan personel, dan kecukupan alutsista. Dalam konteks Indonesia, perubahan besar terjadi sejak era Reformasi, mulai dari pemisahan TNI dan Polri, lahirnya Undang-Undang Pertahanan Negara, hingga Undang-Undang TNI yang menegaskan militer sebagai alat negara yang tidak terlibat dalam politik praktis.
Namun, ia mengingatkan bahwa praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan prinsip meritokrasi. Faktor kedekatan personal dengan pemimpin politik masih kerap muncul dalam promosi jabatan strategis. Beni juga menyinggung bahwa pergantian Panglima TNI tidak selalu mengikuti asumsi rotasi antarmatra yang sering dibicarakan publik. Ia mencontohkan pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat, sebagai bukti bahwa preferensi politik nasional dapat ikut menentukan arah penunjukan.
Yudha melengkapi diskusi dengan gambaran struktural yang lebih teknis. Secara ideal, seorang perwira memerlukan sekitar 25–28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Tetapi di lapangan, jumlah personel dan ketersediaan jabatan tidak selalu seimbang. Ketidaksesuaian itu memunculkan penumpukan perwira tinggi, yang kemudian diperparah oleh keterbatasan lembaga pendidikan militer, hambatan promosi, ketimpangan kualitas sumber daya manusia sejak rekrutmen, serta keterbatasan anggaran pertahanan dan fasilitas pelatihan.
Dalam forum itu, hubungan sipil–militer juga dibaca sebagai relasi dua arah. Artinya, persoalan tidak hanya terletak pada kemungkinan meluasnya peran TNI ke ruang sipil, tetapi juga pada kemampuan pihak sipil untuk menegaskan batas kewenangannya sendiri. Di tengah kekhawatiran atas democratic backsliding, isu penataan karir militer menjadi semakin relevan karena menyentuh langsung jantung reformasi sektor keamanan: profesionalisme, akuntabilitas, dan batas peran yang tidak boleh kabur.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
