Jakarta – Perluasan peran TNI ke sektor sipil kembali menjadi sorotan. Isu ini tak lagi sekadar dibahas dari sisi hubungan sipil-militer, tetapi juga dikaitkan dengan persoalan yang lebih dalam, mulai dari pola karier perwira hingga membengkaknya struktur organisasi di tubuh militer.
Pembahasan itu mengemuka dalam diskusi akademik Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada Rabu, 4 Maret 2026. Forum tersebut mengangkat tema Pola Karir dan Profesionalisme Militer dan menghadirkan sejumlah akademisi serta peneliti.
Tiga pembicara hadir dalam forum tersebut, yakni Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Aditya Batara Gunawan, peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis, serta peneliti Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie Yudha Kurniawan.
Perluasan Peran TNI ke Sektor Sipil Jadi Sorotan
Dalam diskusi itu, isu perluasan peran TNI ke sektor sipil dinilai bukan persoalan sederhana. Para pembicara menilai ada kaitan erat antara kebijakan tersebut dengan dinamika hubungan sipil-militer, sistem promosi jabatan, hingga kebutuhan menampung personel di tengah struktur organisasi yang terus melebar.
Secara teori, militer idealnya difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman luar. Sementara itu, urusan sipil berada di bawah kendali institusi sipil. Namun dalam praktiknya, batas di antara keduanya dinilai kerap menjadi kabur.
Kondisi itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai motif di balik makin luasnya peran TNI di berbagai sektor nonmiliter. Perdebatan tidak hanya berhenti pada soal fungsi, tetapi juga menyentuh kepentingan organisasi dan dinamika kekuasaan.
Promosi Jabatan dan Meritokrasi Ikut Dipertanyakan
Aditya Batara Gunawan menilai profesionalisme militer Indonesia tak bisa dilepaskan dari cara organisasi mengelola promosi dan distribusi jabatan strategis. Secara normatif, proses promosi memang merupakan urusan internal militer.
Namun dalam praktik politik, promosi jabatan dinilai tidak selalu steril dari pengaruh elite dan relasi kekuasaan. Faktor kedekatan personal maupun kepentingan politik disebut bisa ikut memengaruhi arah karier seorang perwira.
Hal itu membuat meritokrasi dalam tubuh TNI kembali menjadi sorotan. Profesionalisme dinilai tidak cukup hanya diukur dari aturan formal, melainkan juga dari sejauh mana sistem karier berjalan objektif, adil, dan berbasis kapasitas.
Penunjukan Panglima TNI Dinilai Bisa Membuka Ruang Politisasi
Yudha Kurniawan turut menyoroti mekanisme penunjukan Panglima TNI yang melibatkan persetujuan DPR. Di satu sisi, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sipil terhadap militer.
Namun di sisi lain, proses tersebut juga dinilai membuka ruang politisasi. Persetujuan politik dari lembaga legislatif dapat membuat jabatan Panglima TNI ikut berada dalam arena tarik-menarik kepentingan politik.
Menurut Yudha, kondisi itu menunjukkan bahwa relasi sipil-militer dalam sistem demokrasi tidak selalu berjalan sederhana. Kontrol sipil memang penting, tetapi dalam praktiknya tetap berpotensi menghadirkan tekanan politik terhadap institusi militer.
Pembengkakan Struktur Organisasi TNI Jadi Perhatian
Beni Sukadis menegaskan bahwa reformasi TNI belum sepenuhnya selesai. Meski secara formal TNI dan Polri telah dipisahkan dan perangkat hukum sudah tersedia, persoalan profesionalisme disebut masih menjadi pekerjaan rumah.
Salah satu masalah yang mencuat adalah ketidakseimbangan antara jumlah personel, khususnya perwira, dengan ketersediaan jabatan yang ada. Situasi ini dinilai memicu penumpukan personel pada level tertentu dan mempersempit pola karir perwira TNI.
Dalam konteks itu, perluasan struktur organisasi dan pembukaan ruang jabatan baru, termasuk di sektor sipil, dipandang bisa menjadi jalan keluar untuk menampung kelebihan personel yang tidak terserap dalam jalur promosi yang tersedia.
Rotasi Antarmatra Dinilai Tak Selalu Jadi Patokan
Forum diskusi tersebut juga menyinggung soal tradisi rotasi antarmatra dalam penunjukan Panglima TNI. Selama ini publik kerap melihat adanya semacam pola pergiliran dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Namun Beni menilai rotasi itu tidak selalu berjalan secara baku. Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
Contoh tersebut memperlihatkan bahwa keputusan politik sering kali lebih dominan dibanding pola rotasi yang selama ini dianggap sebagai tradisi tidak tertulis di tubuh TNI.
Profesionalisme Militer Tetap Jadi Kunci Reformasi
Pada akhirnya, para pembicara menilai isu perluasan peran TNI ke sektor sipil harus dilihat secara menyeluruh. Persoalan ini berkaitan dengan hubungan sipil-militer, sistem karier, meritokrasi, struktur organisasi TNI, hingga dinamika elite politik.
Profesionalisme militer dinilai tetap menjadi kunci utama. Reformasi sektor pertahanan disebut tidak cukup hanya dengan menjaga batas antara ranah sipil dan militer, tetapi juga harus memastikan pengelolaan organisasi berjalan sehat, objektif, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
