Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan asesmen menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur akibat gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Komisi tersebut menilai langkah ini sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan, terutama pada fasilitas vital yang mendukung aktivitas masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera melakukan pendataan kerusakan dan menetapkan langkah perbaikan prioritas.
Selain itu, Komisi V juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk memastikan semua infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan dan bandara, tetap dalam kondisi aman dan operasional. Pemeriksaan menyeluruh terhadap landasan pacu (runway) dan dermaga setelah gempa dianggap krusial untuk menjaga kelancaran distribusi logistik ke wilayah terdampak. Edi Purwanto menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kinerja kementerian dan lembaga terkait agar penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan tersebut berharap penanganan gempa dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Dengan demikian, masyarakat terdampak diharapkan dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal dan aman. Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara telah menyebabkan kerusakan di beberapa titik dan memicu peringatan dini tsunami. Pemerintah dihadapkan pada tantangan percepatan pemulihan serta memastikan keselamatan warga di tengah potensi gempa susulan yang masih perlu diwaspadai.
