NasDem Tolak Wacana KPK Bentuk Pengawas Khusus Kaderisasi Parpol
Wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk lembaga pengawas khusus kaderisasi partai politik memantik penolakan dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Bagi NasDem, gagasan tersebut dinilai terlalu jauh masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang internal partai.
Kaderisasi Dinilai Bukan Ranah Pengawasan Eksternal
KPK sebelumnya mengemukakan ide itu sebagai upaya mencegah korupsi sejak tahap paling awal dalam proses politik. Lembaga antirasuah menilai lemahnya pengawasan dalam kaderisasi bisa membuka celah penyimpangan, termasuk praktik transaksional dalam perekrutan anggota partai.
Namun, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Ujang Bey, menegaskan bahwa kaderisasi adalah bagian dari mekanisme dasar organisasi politik yang semestinya dikelola sendiri oleh partai. Menurut dia, urusan pembinaan kader tidak tepat jika ditempatkan di bawah kontrol lembaga eksternal.
“Kaderisasi adalah keniscayaan dalam organisasi, terutama partai politik. Salah satu peran pentingnya adalah dalam rekrutmen dan pendidikan politik,” ujar Bey.
NasDem Dorong Penguatan Kualitas Kader
Bey menilai, yang lebih mendesak bukan menambah lembaga pengawas baru, melainkan memperkuat kualitas kader di dalam partai. Ia menyebut partai politik seharusnya fokus membangun sistem rekrutmen dan pendidikan yang sehat agar menghasilkan kader yang memahami etika, tanggung jawab, dan integritas.
Dalam pandangannya, jika partai mampu menjalankan kaderisasi dengan baik, kepercayaan publik akan terbentuk dengan sendirinya. Karena itu, ia menganggap pengawasan tambahan dari luar bukan solusi utama untuk membenahi persoalan di tubuh partai.
Masih Terbuka Kerja Sama untuk Pendidikan Antikorupsi
Meski menolak ide pembentukan lembaga pengawas khusus, NasDem tidak menutup pintu untuk kerja sama dengan KPK dalam bentuk lain. Bey menyebut kolaborasi untuk pelatihan, pembekalan, dan edukasi pencegahan korupsi bagi kader partai politik justru bisa menjadi langkah yang lebih realistis dan bermanfaat.
Ia menilai pendekatan semacam itu lebih tepat dibanding intervensi langsung terhadap mekanisme internal partai. Jika kader dibekali pemahaman antikorupsi sejak awal, menurut Bey, maka partai akan lebih mudah melahirkan wakil rakyat yang dipercaya publik.
“Kalau kadernya berintegritas, masyarakat pasti akan memilih dan mendukung partai tersebut,” pungkas Bey.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
