Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Terus Meningkat
Jakarta – Survei terbaru yang dilakukan oleh Nusantara Riset Indonesia (NRI) mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 80,17 persen dari responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja keduanya.
Faktor yang Mendorong Kepuasan Publik
Survei tersebut juga menyoroti faktor-faktor yang mendorong tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini. Salah satu faktor dominan yang mengemuka adalah sektor ketahanan energi, yang mencapai angka 19,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas energi menjadi salah satu isu penting bagi masyarakat.
Selain ketahanan energi, faktor lain yang turut menopang kepuasan publik antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan hukum, ketahanan pangan, serta sektor pendidikan dan program sekolah rakyat.
Catatan Kritis dan Simulasi Elektabilitas Partai Politik
Meski tingkat kepuasan publik tinggi, survei juga mencatat beberapa catatan kritis dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab ketidakpuasan, bersamaan dengan persoalan regulasi, koordinasi pemerintahan, serta isu kesejahteraan dan pendidikan.
Dalam simulasi elektabilitas partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menempati posisi teratas dengan raihan 27,25 persen. Disusul oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di posisi kedua dan ketiga.
Direktur NRI, Deni Yusup, menekankan bahwa hasil survei ini menunjukkan pentingnya ketahanan energi sebagai isu strategis yang berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah. Konsistensi kebijakan di sektor energi dipandang sebagai faktor kunci dalam menjaga kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan ke depan.
Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi, pangan, dan program sosial dianggap akan menjadi penentu kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional di masa mendatang.
