Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Situasi ini mengharuskan kendali keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer untuk penanganan khusus. Penyebab dari diberlakukannya darurat militer termasuk ancaman pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam yang tidak dapat ditangani oleh aparat sipil secara efektif. Di sisi lain, perang, bahaya perang, atau pelanggaran wilayah negara juga dapat menjadi penyebabnya. Selain itu, keadaan tertentu yang membahayakan kehidupan negara juga bisa menjadi pertimbangan.
Dampak dari darurat militer sangat signifikan terhadap masyarakat dan negara. Pembatasan hak sipil, seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, sering kali terjadi selama situasi darurat militer. Penguasa militer dapat menguasai properti dan infrastruktur untuk kepentingan umum. Selain itu, aktivitas ekonomi dan sosial juga dapat dibatasi, sementara penegakan hukum menjadi lebih ketat.
Indonesia pernah memberlakukan darurat militer di beberapa wilayah, seperti di Timor Timur dan Aceh. Meskipun langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nasional, konsekuensi dari penerapan darurat militer biasanya luas dan dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat langkah ekstrem ini.
